LINIMASA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir merombak jajaran Direksi dan komisaris PT Bank Syariah Indonesia (BSI).
Erick mengatakan bahwa perombakan ini buntut dari serangan siber yang menimbulkan keluhan dan kekecawaan masyarakat terhadap layanan perbankan.
"Kita mendengar begitu banyak kekecewaan dan keluhan dari masyarakat. Reputasi BSI sebagai bank yang menjadi tulang punggung ekosistem ekonomi syariah harus dijaga dengan baik. Sebagai pemimpin, tentu kita harus tegas dalam mengambil keputusan. Jangan sampai merusak kepercayaan dan merugikan masyarakat," ujar Erick dikutip dari suara.com pada Selasa (23/5/2023).
Erick akan selalu intens memantau setiap perkembangan yang terjadi pada setiap BUMN, tak terkecuali dengan peristiwa yang terjadi pada BSI. Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) itu menilai gangguan terhadap BSI merupakan hal yang bisa ditolerir.
Baca Juga:Cek Fakta: Balas Kelakuan Satrio dan Salshadilla, Iis Dahlia Diam-Diam Selingkuh dengan Rizki Ridho
Erick mengimbau persoalan gangguan jaringan tidak terulang kembali karena hal itu sangat mempengaruhi reputasi BSI.
"Sekali lagi, reputasi BSI harus dijaga dengan baik. Ini jadi bahan evaluasi dan kita tak ingin terulang lagi. Mitigasi risiko penggunaan teknologi di sektor finansial harus sangat ketat," ucap Erick.
Erick meminta jajaran direksi dan komisaris yang baru dapat memperbaiki keseluruhan sistem operasional perusahaan, termasuk memperkuat sistem keamanan dan jaringan dari ancaman peretas serta meningkatkan layanan kepada nasabah.
Selain itu, Erick tidak segan untuk kembali melakukan perombakan jika tidak ada perbaikan menyeluruh.
"Saya sudah berpesan untuk benar-benar menjaga BSI karena ini milik semua umat dan punya potensi besar dalam perekonomian Indonesia di masa yang akan datang," tegas Erick.
Baca Juga:CEK FAKTA: Luna Maya dan Maxime Bouttier Menikah di Gedung mewah, Ariel Noah Hadir Bersama BCL
Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) BSI menunjuk mantan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2012-2017 Muliaman Hadad sebagai Komisaris Utama menggantikan Adiwarman Azwar Karim dan memberhentikan dengan hormat Nizar Ali sebagai Komisaris.
RUPST pun memutuskan mengangkat dan menetapkan Adiwarman Azwar Karim sebagai Wakil Komisaris Utama/Independen dan Abu Rokhmad sebagai Komisaris.
Selain itu, RUPST menunjuk Saladin D Effendi sebagai Direktur Information Technology dan Grandhis Helmi H sebagai Direktur Risk Management menggantikan Achmad Syafii sebagai Direktur Information Technology dan Tiwul Widyastuti sebagai Direktur Risk Management.
